JAKARTA — Praktik penjarahan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia.
Di Sulawesi Selatan, solar subsidi yang sejatinya dialokasikan untuk rakyat kecil diduga dibajak secara terstruktur oleh jaringan mafia BBM yang beroperasi terang-terangan, bahkan disebut-sebut berada di bawah perlindungan oknum aparat penegak hukum.
Investigasi Jaringan Aktivis Sulawesi (JAS) mengungkap pola kejahatan distribusi yang berlangsung sistematis dan berulang. Jaringan ini melibatkan pengecer, oknum SPBU, perantara distribusi, hingga dugaan keterlibatan aparat sebagai tameng pengamanan. Praktik tersebut diduga telah berlangsung lama tanpa penindakan berarti. Minggu, 1 Februari 2025.
Modus yang digunakan bukan barang baru. Solar subsidi diborong dalam jumlah besar menggunakan jerigen serta kendaraan yang telah dimodifikasi—bahkan dilengkapi tandon tambahan—untuk menampung BBM dalam volume masif.
Temuan lapangan JAS menunjukkan, praktik ilegal ini berlangsung terbuka di sejumlah SPBU. Sejumlah narasumber menyebut adanya setoran rutin kepada oknum pegawai SPBU sebagai “uang tiket” agar pengisian solar subsidi tetap dilayani, meski jelas melanggar aturan distribusi.
Solar hasil penimbunan kemudian dijual kembali dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), menghasilkan keuntungan besar di atas penderitaan masyarakat penerima subsidi.
Distribusi selanjutnya diduga mengalir ke sektor industri, terutama perusahaan pertambangan yang membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar. Dengan kata lain, subsidi negara untuk rakyat justru berubah menjadi pasokan murah bagi industri.
Namun skandal ini tak berhenti pada penimbunan dan penjualan ilegal. JAS juga menemukan dugaan adanya setoran bulanan kepada oknum aparat penegak hukum. Setoran tersebut disebut sebagai jaminan agar aktivitas mafia BBM tetap aman dari penindakan.
Dengan dugaan perlindungan ini, para pelaku semakin berani. Mereka disebut kerap bersikap intimidatif dan konfrontatif terhadap warga atau pihak yang mencoba menghalangi pengisian solar subsidi dalam jumlah besar.
Situasi tersebut memunculkan dugaan pembiaran sistematis, bahkan keterlibatan oknum pada level yang lebih tinggi. Di kalangan pelaku lapangan, satu nama kerap disebut sebagai figur sentral jaringan ini.
Pria berinisial “Santo” disebut oleh sejumlah sumber sebagai “Raja Mafia BBM Sulsel”. Ia diduga menjadi pengendali utama relasi antara oknum SPBU, jaringan pengangkut, hingga distribusi solar ke perusahaan tambang.
Meski namanya berulang kali mencuat dalam pemberitaan, hingga kini belum terlihat langkah hukum tegas terhadap yang bersangkutan—menimbulkan pertanyaan serius soal keberanian aparat menembus jaringan mafia BBM ini.
“Kalau Polda Sulawesi Selatan tidak sanggup membongkar mafia BBM, biarkan Mabes Polri yang turun tangan. Bongkar semuanya. Jangan tunggu rakyat turun ke jalan baru ada reaksi,” tegas Akbar Busthami, Ketua Jaringan Aktivis Sulawesi.
Untuk menyamarkan praktik ilegal, jaringan ini diduga membungkus aktivitasnya melalui badan usaha BBM industri yang tampak legal. Salah satu yang disebut berada dalam pusaran ini adalah PT Wisan Petro Energi, yang diduga menjadi saluran distribusi solar subsidi hasil penimbunan ke perusahaan pertambangan dengan kedok BBM industri.
Dalam skema bisnis haram ini, muncul pula nama “Ayong”, yang menurut sumber internal JAS diduga berperan sebagai penyokong modal jaringan distribusi BBM ilegal tersebut.
Tak hanya itu, JAS juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum media.
Sejumlah pihak disebut berperan sebagai mediator—penghubung antara jaringan mafia BBM dan aparat penegak hukum. Alih-alih mendorong pengungkapan kasus, pemberitaan yang muncul dinilai normatif, menenangkan, dan tidak berujung pada proses hukum.
Menurut sumber internal JAS, peran mediator tersebut diduga dikendalikan oleh sosok berinisial “Bang Uki”. Ia disebut kerap tampil dengan citra vokal menentang mafia BBM, namun di saat yang sama diduga menjadi penghubung utama dalam pengamanan bisnis ilegal tersebut.
Kasus ini kembali menelanjangi rapuhnya pengawasan distribusi BBM subsidi. Di tengah gembar-gembor pemberantasan korupsi dan pengetatan anggaran negara, praktik penimbunan justru diduga tumbuh subur—dilindungi, dipelihara, dan dibiarkan.
Saat ini, Ketua Umum JAS bersama tim telah berada di Jakarta untuk melakukan pelaporan resmi sekaligus menggelar aksi unjuk rasa bersama sejumlah kelompok aktivis Sulawesi.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan—termasuk aparat kepolisian setempat dan perusahaan terkait—masih terus dilakukan. Namun, belum satu pun klarifikasi resmi yang menjawab substansi dugaan skandal mafia BBM tersebut.
