- Sultraexpos|MUNA BARAT – Di ufuk timur Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, sebuah RT terpencil bernama Pulau Simuang berdiri dalam sunyi. Pulau yang dihuni oleh sekitar 35 Kepala Keluarga (KK) ini bukan sekadar gugusan tanah di tengah laut, melainkan saksi bisu perjuangan warga yang menggantungkan napas pada kemurahan samudra. Namun, di balik eksotisme pesisirnya, Simuang terjebak dalam krisis infrastruktur menahun yang tak kunjung menemui titik terang.
Bagi warga setempat, ancaman nyata datang setiap kali fenomena “Air Meti” atau air laut surut tiba. Saat laut menjauh dari pesisir, urat nadi ekonomi dan aksesibilitas warga seolah terputus total. Jembatan kayu yang menjadi tumpuan utama nampak ringkih, lapuk di makan usia, dan memiliki bentang yang terlalu pendek untuk mencapai bibir perairan dalam.
Akibatnya, perahu-perahu nelayan harus tertahan sejauh 200 hingga 300 meter di tengah laut karena air yang dangkal berubah menjadi hamparan lumpur luas.
Ironi Pendidikan dan Ekonomi di Atas Lumpur
Kondisi ini memaksa para nelayan yang baru saja bertarung dengan gelombang untuk memikul bak berisi ikan dan cumi melintasi lumpur serta pecahan karang tajam demi mencapai daratan. Setiap langkah di atas lumpur tersebut menjadi bukti betapa mahalnya harga sebuah kesejahteraan bagi warga Simuang. Secara ekonomi, keterlambatan bongkar muat ini juga berisiko menurunkan kualitas hasil tangkapan sebelum sampai ke pengepul di daratan besar.
Potret lebih memilukan terlihat pada wajah pendidikan. Generasi penerus bangsa di Simuang harus bertaruh dengan alam sejak dini. Saat berangkat sekolah ke Pulau Tasipi di waktu air surut, anak-anak ini terpaksa menanggalkan sepatu dan menyingsingkan celana. Tak jarang, seragam putih bersih mereka sudah terpercik lumpur sebelum kaki melangkah di ruang kelas.
“Kami hanya ingin sekolah dengan baju bersih seperti anak-anak lainnya, tapi setiap hari kami harus ‘berperang’ dengan lumpur hanya untuk sampai ke perahu penyeberangan,” ungkap salah satu siswa sekolah dasar setempat.
Krisis Kemanusiaan: Nyawa di Ujung Tanduk
Persoalan infrastruktur ini telah bergeser dari sekadar masalah kenyamanan menjadi krisis kemanusiaan yang mendesak. Tanpa akses jembatan atau dermaga tambat yang memadai, evakuasi medis darurat (seperti ibu hamil atau warga sakit kritis) menjadi misi yang mustahil dilakukan dengan cepat.
“Warga harus bergotong royong membopong pasien di atas tandu darurat, berjalan hati-hati melintasi lumpur menuju perahu yang tertahan jauh di sana. Nyawa seolah menjadi taruhan di setiap meter perjalanan menuju Puskesmas terdekat,” ujar seorang warga dengan nada getir yang enggan disebut namanya.
Kebuntuan Birokrasi dan Janji yang Menguap
Harapan masyarakat Simuang sebenarnya sederhana: pembangunan jembatan titian permanen yang memanjang hingga ke perairan dalam dan pengakuan alokasi dana desa yang lebih proporsional. Namun, aspirasi ini terus membentur tembok birokrasi.
Tokoh pemuda dan tokoh masyarakat setempat secara terbuka mengkritik Pemerintah Desa Tasipi yang dianggap kurang memprioritaskan nasib warga di Pulau Simuang dibandingkan pembangunan di wilayah induk.
“Sudah tiga kali persoalan jembatan ini kami suarakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, namun selalu dicoret dengan alasan keterbatasan anggaran atau skala prioritas. Tahun ini adalah usulan keempat kalinya. Kami menunggu, apakah Pemda Muna Barat atau Pemerintah Desa akan hadir, atau janji ini kembali menguap seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegas seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Masyarakat Simuang kini hanya bisa menatap jauh ke arah dermaga-dermaga beton di desa tetangga, sembari berharap bahwa suatu hari nanti, anak-anak mereka tidak perlu lagi melepas sepatu hanya untuk menjemput ilmu.
