Sultraexpos|Jakarta – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri bersama TNI akan mengambil langkah tegas sesuai aturan hukum untuk meredam eskalasi aksi anarkis yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Hal itu disampaikan usai rapat evaluasi bersama Presiden RI, Panglima TNI, dan sejumlah menteri di Sentul, Sabtu (30/08/25).
Kapolri mengungkapkan, Presiden memerintahkan aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum, khususnya aksi massa yang berujung pada kekerasan, perusakan fasilitas umum, hingga pembakaran gedung.
“Penyampaian pendapat adalah hak setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun jika berubah menjadi perusakan, penyerangan, dan pembakaran, itu sudah masuk ranah pidana. TNI-Polri akan menindak tegas,” tegas Kapolri.
Jenderal Sigit juga menyoroti sejumlah insiden selama unjuk rasa yang dinilai melampaui batas kebebasan berpendapat. Menurutnya, tindakan anarkis tidak hanya merugikan masyarakat luas, tetapi juga mengancam persatuan bangsa.
Selain fokus pada pemulihan keamanan, Kapolri turut menyinggung penanganan kasus tujuh anggota Brimob yang menabrak seorang pengemudi ojek online hingga tewas. Ia memastikan proses hukum berjalan cepat, transparan, dan diawasi lembaga independen.
“Propam sudah memproses perkara ini secara maraton. Dalam satu minggu harus siap disidangkan secara etik, dan tidak menutup kemungkinan berlanjut ke pidana jika ditemukan kesalahan. Kompolnas dan Komnas HAM juga bisa memantau langsung,” jelasnya.
Kapolri menegaskan, langkah tegas ini sekaligus menjadi komitmen Polri-TNI dalam menjaga stabilitas nasional. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat tetap tenang serta mendukung upaya pemerintah memulihkan keamanan.
“Kami berharap dukungan semua pihak, tokoh bangsa, dan masyarakat agar persatuan tetap terjaga di tengah situasi yang berkembang,” pungkasnya.
