Rakor Inflasi: Pemprov Sultra Diminta Siapkan Lahan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Sultraexpos|Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) setiap minggu. Rakor ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Ponco Adi P., Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
Dari Sultra, hadir mengikuti rakor antara lain Sekda Sultra, Asisten II Setda, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kadis Perindag, Kadis ESDM, perwakilan Kadin, Bank Indonesia, dan OPD terkait lainnya.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, seperti penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembentukan koperasi Merah Putih, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat, dan Pembangunan SMA Unggulan Garuda (SUGAR).
“Pemda diminta menyediakan minimal tiga lokasi lahan untuk dapur umum MBG yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Lahan ini bisa berasal dari aset pemda atau desa,” ujar Tomsi. Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penetapan Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat.
Terkait koperasi Merah Putih, Tomsi menekankan bahwa legalitas koperasi menjadi syarat utama agar bisa memperoleh bantuan. “Koperasi tanpa akta notaris tidak akan diakui. Launching nasional koperasi ini dijadwalkan pada 12 Juli 2025,” tegasnya.
Selain membahas program prioritas, Rakor juga meninjau perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P., menyampaikan bahwa terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Inflasi tahunan juga tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, sementara 7 provinsi tercatat mengalami inflasi.
Menurut Windhiarso, beberapa faktor yang memengaruhi harga komoditas sepanjang Mei antara lain meningkatnya harga bawang merah, realisasi impor bawang putih sebesar 29,16% dari total alokasi, penyesuaian harga BBM non subsidi, dan tren kenaikan harga emas dunia.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, juga memaparkan perkembangan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Sejumlah komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan gabah kering giling (GKG) tercatat berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), sedangkan bawang putih, daging kerbau impor, dan beberapa jenis beras berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan berbagai langkah, antara lain: pemantauan dan pengawasan harga, Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP), pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras dan jagung.
Rakor ini diakhiri dengan penegasan Sekjen Kemendagri agar seluruh kepala daerah aktif melakukan pemantauan harga langsung di lapangan. “Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi kerja bersama. Pemda harus terus aktif bergerak,” pungkas Tomsi.*(IKP)*
Tidak ada komentar