KENDARI – SULTRA EXPOS.COM || Bumi Praja (PPID Utama Sultra), Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, mengikuti wawancara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) secara virtual, diruang Kerja Gubernur Sultra, Jumat 29 Desember 2023.
Turut hadir mendampingi Pj. Gubernur, Sekda Sultra, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Cipta Karya, Kadis ESDM dan hadir secara virtual Ketua DPRD Sultra
Adapun hadir secara virtual Tim Panelis Nirwasita Tantra KLHK Tahun 2023 yang terdiri dari: Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS, Prof. Dr. Lilik Budi Prasetyo M.Agr, Dr. Ir. Suryo Adiwibowo, MS, Chalid Muhammad, SH, Henry Subagiyo, SH. MH, Ir. Brigitta Isworo Laksmi.
Pj. Gubernur Sultra dalam paparannya menjelaskan bahwa berdasarkan data terkini kualitas lingkungan (udara, air, tanah dan lahan), selama 5 tahun terakhir ini, indeks kualitas udara tahun 2023 capaian 92.83, indeks kualitas air 61.28, indeks kualitas air laut 79.64 dan indeks kualitas lahan 74.86 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 78.41 status baik.
Program lingkungan hidup tahun 2023, yang perlu dilakukan yakni Pertama pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 150 titik, Kedua revitalisasi pembangkit listrik tenaga surya, Ketiga Pembangunan sumur bor di 32 titik lokasi.
Selaku Pj. Gubernur, melakukan Pemberian bantuan bak ambrol (bak sampah) di 15 titik lokasi di Kota Kendari serta 3 titik lokasi di Kabupaten Konawe Selatan
‘’ Budidaya Larva Maggot untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di 3 Kabupaten dengan angka kemiskinan ekstrimtinggi dan pengelolaan sampah rendah yaitu Kab. Konawe, Kab Muna Barat dan Kab. Buton Tengah’’ ungkapnya
Selanjutnya dijelaskan seputar respon alih fungsi lahan sebagai program penanganan prioritas, yaitu Pertama respon di media lahan yaitu penandatanganan percepatan rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi yang dilaksanakan di Kota Kendari. Alokasi anggaran APBD sebesar 11 M untuk penanaman seluas 560 Ha. Sebanyak 20 ribu mangrove turut ditanam dalam kegiatan, Berkolaborasi dengan PT PLN UID Sulselbar melakukan penanaman 5.000 bibit mangrove di Wakatobi
Kedua respon di media air laut yaitu program rehabilitasi ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi pulau Bokori Kab. Konawe dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) perikanan di TPI wameo Kota Baubau untuk mencegah pencemaran laut akibatair limbah perikanan.
Ketiga respon di media air yaitu melakukan pemantauan di sungai untuk mengetahui kualitas air sungai, pembangunan sumur bor di 32 titik lokasi.
Keempat respon di media udara yaitu revitalisasi pembangkit listrik tenaga surya untuk mengurangi emisi
Sementara itu, para penelis yang diketuai oleh Dr Soeryo Adiwibowo mengajukan pertanyaan kepada Pj. Gubernur Sultra terkait masalah pertambangan dan kemiskinan.
Hal ini pun dijelaskan secara terperinci bahwa kita ada keputusan Gubernur No 704/2019 tentang cetak biru pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) sektor pertambangan mineral dan batu bara Prov. Sultra Tahun 2019-2023. Terutama untuk masyarakat lingkar tambang serta sudah memiliki CSR (Corporate social responsibility).
Namun dianggap kurang, karena ada peluang diregulasi lingkungan hidup di mana dicantumkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan adanya dana pemulihan lingkungan hidup serta sampai saat ini belum ada penjelasan ataupun regulasi turunan dari PP nomor 22 tahun 2021. jika turunan ini sudah ada maka Besar harapan kita kemiskinan di lingkar tambang dapat diatasi.
Disisi lain Pemprov sudah mencoba untuk mencari dana pengentasan kemiskinan tanpa skema APBD dan APBD melalui penurunan karbon.
Nirwasita Tantra merupakan penghargaan pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD atas kepemimpinannya yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.
Sedangkan wawancara dimaksudkan sebagai bentuk optimalisasi kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk melihat harmonisasi relasi eksekutif dan legislatif, yang sangat penting dalam menjaga stabilisasi pemerintahan yang menentukan bagaimana fungsi lingkungan hidup dan kebutuhan publik lainnya.
Wawancara langsung ini untuk mengetahui bagaimana pimpinan DPRD dalam menyerap dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat seperti dalam pembuatan Peraturan Daerah, pengawasan anggaran, serta menjalankan otoritas fungsi legislatif dalam meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkembang di daerah.
Melalui pemberian penghargaan Nirwasita Tantra, KLHK berharap akan terwujud pengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik di daerah, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Selain itu, pemerintah melalui Nirwasita Tantra ingin mendorong munculnya Green Leadership, dimana tidak hanya kepala daerah, namun juga para wakil rakyatnya menjadi semakin peduli dengan lingkungan hidup, dan ikut berperan dalam pembangunan di daerahnya sesuai dengan kewenangannya.
Dasar pemberian penghargaan Nirwasita Tantra ini dinilai dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang disusun setiap tahun oleh provinsi, kabupaten/ kota. DIKPLHD disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yg keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, & Lembaga Masyarakat.
Laporan : Timred
Komentar